Wednesday, 17 December 2014

MAKALAH HUKUMAN DALAM KONFLIK RUMAH TANGGA





BAB I
PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang
Dalam setiap kehidupan rumah tanggga pasti ada masalah-masalah yang akan dihadapi dalam membangun keluarga. Salah satunya konflik rumah tangga. Konflik rumah tangga bisa menjadi masalah yang rumit bagi pasangan suami-istri, karena dapat berujung pada Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dewasa ini semakin marak. KDRT tersebut bisa dilakukan oleh siapa saja, baik dari pihak suami atau dari pihak istri. Dalam permasalahan tersebut tentu ada penyelesaiannya dan hukum yang mengatur tentang masalah tersebut. Baik itu berupa Undang-undang maupun dalil-dalil dari Al-Qur’an maupun Hadist Rasulullah SAW.

B.     Rumusan Masalah
1.      Apa penyebab terjadinya konflik dalam rumah tangga?
2.      Apa hukuman dalam konflik rumah tangga?
3.      Bagaimana penerapannya dalam kehidupan rumah tangga?

C.    Tujuan Penulisan
1.      Mahasiswa/i dapat mengetahui penyebab terjadinya konflik dalam rumah tangga.
2.      Mahasiswa/i dapat mengetahui hukuman dalam konflik rumah tangga.
3.      Mahasiswa/i dapat mengetahui penerapan hukum tersebut dalam kehidupan rumah tangga.






BAB II
PEMBAHASAN

A.    Penyebab Konflik dalam Rumah Tangga
Asumsi bahwa masalah keluarga tabu untuk dibicarakan terlebih hal tersebut harus mendapatkan penanganan hukum merupakan salah satu pendorong bagi timbulnya konflik dalam rumah tangga atau biasanya yang sebut dengan  Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah tangga, pada hal ada sejumlah hak yang merupakan bagian dari hak hidup seseorang yang harus dihormati dan dilindungi, hak hidup ini juga merupakan bagian dari hak asasi manusia. Perlindungan atas hak tersebut merupakan hal yang semestinya dilakukan agar hak dan kewajiban dapat dijalankan secara berimbang.
Konflik dalam rumah tangga atau pun Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak selalu menempatkan perempuan sebagai korban, ada kalanya lelaki yang justru menjadi korban KDRT. Peraturan mengenai KDRT ini di dalam undang-undang juga mencakup bukan keluarga, mereka yang bekerja di dalam sektor rumah tangga juga menjadi bagian dari perlindungan undang-undang yang mengatur tentang KDRT.
Suatu tindak pidana yang terjadi tidaklah dapat terjadi dengan sendirinya melainkan ada faktor peyebab terjadinya tindak pidana tersebut. Demikian juga halnya dengan tindak Pidana KDRT, ada beberapa faktor adanya perasaan dendam dan benci akibat tekanan yang dialami, tidak memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam secara benar, tidak terjalinnya hubungan harmonis dalam kehidupan berkeluarga, dan tidak adanya rasa saling menghargai dan menghormati antara satu dengan yang lainnya.[1]
Faktor KDRT di sebabkan oleh dua hal pertama, faktor individu yakni tidak adanya ketakwaan pada individu, lemahnya pemahaman terhadap relasi suami isteri dalam rumah tangga, dan karakteristik individu yang temperamental adalah pemicu bagi seseorang untuk melanggar hukum syara’ termasuk melakukan tindakan KDRT. Kedua, faktor sistemik yaitu kekerasan yang terjadi saat ini sudah menggejala menjadi penyakit sosial di masyarakat, baik di lingkungan domestik maupun publik. Kekerasan yang terjadi bersifat struktural yang disebabkan oleh berlakunya sistem yang tidak menjamin kesejahteraan masyarakat, mengabaikan nilai-nilai ruhiyah dan menafikan perlindungan atas eksistensi manusia. Tak lain dan tak bukan ialah sistem kapitalisme-sekuler yang memisahkan agama dan kehidupan.

B.     Hukuman dalam Konflik Rumah Tangga
1.      Konflik Rumah Tangga (KDRT) menurut Undang-undang
Rumusan mengenai apa yang dimaksud dengan KDRT, termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan seseorang terutama perempuan dan anak, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Jika diperhatikan dengan seksama maka, undang-undang mengenai KDRT, ini mencakup pelaku dan korban serta jenis-jenis tindak pidananya. Pelaku dan korban dalam KDRT menurut rumusan tersebut mengandung unsur-unsur “setiap orang dan dalam lingkup rumah tangga”. Unsur ini mencerminkan bahwa pelaku maupun korban dalam KDRT terdiri dari ayah, ibu, isteri, suami, anak, keponakan, sepupu, paman, mertua, majikan dan pembantu.
Jenis Tindak Pidananya sendiri dapat digolongkan dalam hal:[2]
a.       Kekerasan Fisik, yaitu perbuatan-perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit seperti menampar, memukul, menjambak, mendorong, menginjak, melempari dengan barang, menusuk dengan benda tajam (pisau, pecahan kaca) bahkan membakar, adapun bentuk-bentuk terbagi menjadi Kekerasan Fisik Berat dan Kekerasan Fisik Ringan. Kekerasan Fisik Berat atau bisa disebut Dengan panganiayaan berat seperti menyundut, menendang, memukul, melakukan percobaan pembunuhan, atau pembunuhan atau perbuatan lain yang mengakibatkan luka berat, pingsan, menderita sakit lumpuh, kehilangan salah satu panca indera, tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari, matinya korban, terganggunya daya pikir selama 4 minggu atau lebih, luka berat pada tubuh korban dan/atau luka yang sulit disembuhkan dan/atau yang dapat menimbulkan bahaya mati, mendapat cacat, gugurnya atau matinya kandungan seoarang perempuan. Kekerasan Fisik Ringan berupa menampar, menjambak, mendorong dan lainnya yang mengakibatkan rasasakit dan luka tubuh yang tidak masuk dalam kategori berat, luka ringan. Kekerasan fisik ringan yang dilakukan secara berulang-ulang dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan fisik berat.
b.      Kekerasan Piskis, seperti ucapan-ucapan yang menyakitkan, kata-kata kotor, bentakan, penghinaan dan ancaman, ucapan merendahkan dan lain sebagainya. Kekerasan pisikis juga digolongkan dalam dua kategori yaitu, kekerasan psikis berat dan ringan. Kekerasan Fisik Berat, misalnya gangguan stres pasca trauma, depresi berat atau destruksi diri, gangguan funsi tubuh berat seperti lumpuh atau buta tanpa indikasi medis, gangguan tidur atau gangguan makan, ketergantungan obat, bunuh diri, gangguan jiwa. Kekerasan psikis ringan misalnya, rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, ketakutan, gangguan tidur atau gangguan makan, fobia, gangguan fungsi tubuh ringan seperti sakit kepala, ganguan pencernaan tanpa indikasi medis.
c.       Kekerasan seksual, yaitu perkosaan, pemaksaan hubungan seks, pemukulan dan bentuk-bentuk kekerasan lain yang mendahului, saat atau setelah hubungan seks, pemaksaan aktivitas seksual tertentu, pemaksaan hubungan sek dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Bentuk kekerasan seksual terbagi atas kekerasan seksual berat dan ringan. Kekerasan seksual berat, berupa pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan atau menyakitkan, pemaksaan seksual tanpa persetujuan korban, atau pada saat korban tidak menghendaki, pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa dan lain sebagainya. Kekerasan seksual ringan, gurauan porno, siulan, ejekan atau gerakan lain yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan atau menghina korban. Kekerasan seksual ringan jika dilakukan berulang-ulang termasuk kekerasan seksual berat.
d.      Kekerasan Ekonomi, yaitu tidak memberikan kehidupan, nafkah, perawatan atau pemeliharaan bagi yang berada di naungan keluarga. Bentuk kekerasn ekonomi digolongkan ke dalam kekerasan ekonomi berat dan ringan. Kekeras ekonomi berat misalnya, tindakan ekpolitasi, manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi (misal, mengambil tanpa sepengetahuan dan persetujuan korban, merampas dan/atau memanipulasi harta benda korban, melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya, memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif seperti pelacuran), kekerasan ekonomi ringan misalnya, melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (lihat Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga –“UU KDRT”).[3]
UU KDRT juga telah memberikan larangan bagi setiap orang untuk melakukan kekerasan baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual maupun penelantaran rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya (lihat Pasal 5 UU KDRT). Kekerasan fisik yang dimaksud pasal tersebut adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (lihat Pasal 6 UU KDRT) sehingga termasuk pulaperbuatan menampar, menendang dan menyulut dengan rokok adalah dilarang.
Pasal 26 ayat (1) UU KDRT menentukan bahwa yang dapat melaporkan secara langsung adanya KDRT kepada polisi adalah korban. Sebaliknya, keluarga atau pihak lain tidak dapat melaporkan secara langsung adanya dugaan KDRT kecuali telah mendapat kuasa dari korban (lihat Pasal 26 ayat [2] UU KDRT).
Meski demikian, pihak keluarga masih dapat melakukan tindakan lain untuk mencegah berlanjutnya kekerasan terhadap korban. Kewajiban masyarakat untuk turut serta dalam pencegahan KDRT ini diatur dalam Pasal 15 UU KDRT yang berbunyi sebagai berikut:
“Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:
a.       Mencegah berlangsungnya tindak pidana;
b.      Memberikan perlindungan kepada korban;
c.       Memberikan pertolongan darurat; dan
d.      Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.”

Ditegaskan pula dalam hal permohonan perintah perlindungan diajukan oleh keluarga, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pembimbing rohani, maka korban harus memberikan persetujuannya. Namun, dalam keadaan tertentu, permohonan dapat diajukan tanpa persetujuan korban (lihat Pasal 30 ayat [1], ayat [3], dan ayat [4] UU KDRT). Yang dimaksud dengan ”keadaan tertentu” dalam ketentuan tersebut, misalnya: pingsan, koma, dan sangat terancam jiwanya.
Selain itu, korban KDRT dilindungi haknya oleh UU KDRT yaitu untuk mendapatkan (Pasal 10 UU KDRT):
a.       Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
b.      Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
c.       Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
d.      Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e.       pelayanan bimbingan rohani.

Ancaman pidana terhadap kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ini adalah pidana penjara pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15 juta (lihat Pasal 44 ayat [1] UU KDRT). Dan khusus bagi KDRT yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5 juta (lihat Pasal 44 ayat [4] UU KDRT).
Kekerasan psikis atau tidak, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis yang berat. ada ancaman pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku kekerasan psikis yaitu pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp9 juta dan dalam hal perbuatan tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp3 juta (lihat Pasal 45 UU KDRT).
Untuk kekerasan fisik maupun psikis yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari adalah merupakan delik aduan (lihat Pasal 51 dan 52 UU KDRT) yaitu proses pidana hanya bisa dilakukan apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana (atau kuasanya). Menurut Mr. Drs. E Utrecht dalam bukunya Hukum Pidana II, dalam delik aduan, penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan (korban). Pada delik aduan ini, korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara mereka telah terjadi suatu perdamaian. Pencabutan pengaduan ini dapat dilakukan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengaduan diajukan (lihat Pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

2.      Konflik Rumah Tangga (KDRT) menurut Hukum Islam
Dalam Surat An-nisa : 19 yang menyatakan “Wahai orang yang beriman, tiada dihalalkan bagimu mempusakai perempuan dengan paksaan dan janganlah bertindak kejam terhadap mereka….sebaliknya bergaullah dengan mereka secara baik-baik lagi adil. Hiduplah bersama mereka dalam kebajikan”.
Mengenai KDRT sesungguhnya bukan hal baru dalam perspektif agama Islam, karena hal-hal mengenai jenis dan saksi telah diatur dalam Alqur’an dan Hadist sebagai sumber hukum Islam yang harus menjadi pedoman bagi setiap umat Islam dalam menjalani hidup dan kehidupan, hal-hal berkenaan dengan KDRT dalam islam dijelaskan sebagai berikut:
a.       Qodzaf, yakni melempar tuduhan. Misalnya menuduh wanita baik-baik berzina tanpa bisa memberikan bukti yang bisa diterima oleh syariat Islam. Saksi hukumnya adalah 80 kali cambukan. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT.
tûïÏ%©!$#ur tbqãBötƒ ÏM»oY|ÁósßJø9$# §NèO óOs9 (#qè?ù'tƒ Ïpyèt/ör'Î/ uä!#ypkà­ óOèdrßÎ=ô_$$sù tûüÏZ»uKrO Zot$ù#y_ Ÿwur (#qè=t7ø)s? öNçlm; ¸oy»pky­ #Yt/r& 4 y7Í´¯»s9'ré&ur ãNèd tbqà)Å¡»xÿø9$# ÇÍÈ   žwÎ) tûïÏ%©!$# (#qç/$s? .`ÏB Ï÷èt/ y7Ï9ºsŒ (#qßsn=ô¹r&ur ¨bÎ*sù ©!$# Öqàÿxî ÒOÏm§ ÇÎÈ  
 “ dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat saksi, maka deralah 80 kali”.[4]
b.      Membunuh, yakni “menghilangkan” nyawa seseorang. Dalam hal ini sanksi bagi pelakunya adalah qhisos (hukuman mati) firman Allah SWT 
öNä3s9ur Îû ÄÉ$|ÁÉ)ø9$# ×o4quŠym Í<'ré'¯»tƒ É=»t6ø9F{$# öNà6¯=yès9 tbqà)­Gs? ÇÊÐÒÈ  
“diwajibkan atas kamu qishos berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh”.[5]


c.       Mensodomi, yakni menggauli wanita pada duburnya. Haram hukumnya sehingga pelaku wajib dikenai sanksi. Dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Saw bersabda “Allah tidak akan melihat seorang laki-laki yang mendatangi laki-laki (homoseksual) dan mendatangi istrinya pada duburnya”. Sanksi hukumnya adalah ta’zir berupa hukuman yang bentuknya diserahkan kepada pengadilan yang berfungsi untuk mencegah hal yang sama terjadi.
d.      Penyerangan terhadap anggota tubuh,  seperti pelaku menusuk korban dengan pisau ke bagian perut korban maka pelakunya dikenakan sanksi hukum, yaitu ditusuk perutnya dengan pisau sesuai dengan perbuatannya yang membuat korban menderita. Selain itu, dapat juga tidak dikenai hukuman bila pihak keluarga korban memaafkan pelaku yang melukai korban.[6] Dalil hukum  ini terdapat dalam firman Allah.
$oYö;tFx.ur öNÍköŽn=tã !$pkŽÏù ¨br& }§øÿ¨Z9$# ħøÿ¨Z9$$Î/ šú÷üyèø9$#ur Èû÷üyèø9$$Î/ y#RF{$#ur É#RF{$$Î/ šcèŒW{$#ur ÈbèŒW{$$Î/ £`Åb¡9$#ur Çd`Åb¡9$$Î/ yyrãàfø9$#ur ÒÉ$|ÁÏ% 4 `yJsù šX£|Ás? ¾ÏmÎ/ uqßgsù ×ou$¤ÿŸ2 ¼ã&©! 4 `tBur óO©9 Nà6øts !$yJÎ/ tAtRr& ª!$# y7Í´¯»s9'ré'sù ãNèd tbqßJÎ=»©à9$# ÇÍÎÈ  
dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.[7]
e.       Perbuatan-perbuatan zina, hukuman untuk zina ditegaskan dalam Al-Qur’an dan sunnah. Firman Allah:
èpuÏR#¨9$# ÎT#¨9$#ur (#rà$Î#ô_$$sù ¨@ä. 7Ïnºur $yJåk÷]ÏiB sps($ÏB ;ot$ù#y_ ( Ÿwur /ä.õè{ù's? $yJÍkÍ5 ×psùù&u Îû ÈûïÏŠ «!$# bÎ) ÷LäêZä. tbqãZÏB÷sè? «!$$Î/ ÏQöquø9$#ur ̍ÅzFy$# ( ôpkôuŠø9ur $yJåku5#xtã ×pxÿͬ!$sÛ z`ÏiB tûüÏZÏB÷sßJø9$# ÇËÈ  
Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.[8]

Hukuman bagi orang yang sudah menikah (muhsan) hukumnya menurut ahli hukum Islam adalah rajam (dilempar batu sampai mati).[9] Hukuman ini disandarkan pada hadist Nabi SAW..
terimalah dariku! Terimalah dariku! Terimalah dariku! Allah telah memberi jalan kepada mereka. Bujangan yang berzina dengan bujangan didera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Dan orang yang telah kawin berzina didera seratus kali dan dirajam dengan batu.” (HR. Muslim dari ‘Ubadah bin Shamit)[10]

C.    Penerapan Hukum dalam Kehidupan Rumah Tangga
Di indonesia belum mempunyai statistik nasional untuk tindak KDRT.  Pencatatan data kasus KDRT dapat ditelusuri dari sejumlah institusi yang layanannya terkait sebagaimana diatur dalam UU Penghapusan KDRT dan Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban kekerasan Dalam Rumah Tangga. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau disebut Komnas Perempuan, mencatat bahwa di tahun 2006 sebanyak 22,512 kasus kekerasan terhadap perempuan dilayani oleh 258 lembaga di 32 propinsi di Indonesia 74% diantaranya kasus KDRT dan terbanyak dilayani di Jakarta (7.020 kasus) dan Jawa tengah (4.878 kasus).[11]
Lembaga-lembaga tersebut termasuk RPK [Ruang Pelayanan Khusus] atau Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di kepolisian, Pusat Krisis Terpadu & Pusat Pelayanan Terpadu [PKT & PPT] di Rumah Sakit atau Layanan Kesehatan, Women’s Crisis Centre (WCC) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang menyediakan layanan pendampingan bagi Korban serta Kejaksaan, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.
Data tahun 2007 Mitra Perempuan WCC mencatat 87% dari perempuan korban kekerasan yang mengakses layanannya mengalami KDRT, dimana pelaku kekerasan terbanyak adalah suami dan mantan suaminya (82,75%). Fakta tersbut juga menunjukkan 9 dari 10 perempuan korban kekerasan yang diampingi WCC mengalami gangguan kesehatan jiwa, 12 orang pernah mencoba bunuh diri; dan 13,12% dari mereka menderita gangguan kesehatan reproduksinya. Diagram-diagram berikut adalah Statistik kasus yang didampingi oleh Mitra Perempuan WCC (2004-2006).
Penerapan hukum Islam di Indonesia terhadap masalah tersebut belum digunakan, karena Indonesia belum sepenuhnya menganut sistem hukum Islam. Namun, salah satu daerah di Indonesia ada yang menggunakan hukum Islam sebagai peraturan di daerahnya, yaitu provinsi Aceh. Yang undang-undangnya berupa Qanun. Qanun ini merupakan peraturan-peraturan yang berasal dari hukum Islam. Dan penerapannya dapat berjalan, meskipun tidak sepenuhnya peraturan tersebut dijalankan, karena masih terpengaruh oleh peraturan-peraturan negara seperti HAM.
BAB III
PENUTUP

A.    Kesimpulan
Faktor Konflik dalam rumah tangga di sebabkan oleh dua hal pertama, faktor individu yakni tidak adanya ketakwaan pada individu, lemahnya pemahaman terhadap relasi suami isteri dalam rumah tangga, dan karakteristik individu yang temperamental adalah pemicu bagi seseorang untuk melanggar hukum syara’ termasuk melakukan tindakan KDRT. Kedua, faktor sistemik yaitu kekerasan yang terjadi saat ini sudah menggejala menjadi penyakit sosial di masyarakat, baik di lingkungan domestik maupun publik.
Hukum-hukum tentang permasalahan tersebut dijelaskan dalam Al-Qur’an dan Sunnah Nabi, beserta sanksi-sanksinya.

B.     Saran
Diharapkan setiap mahasiswa/i atau pembaca dapat memahami dan mengetahui penyebab dari terjadinya konflik dalam rumah tangga dan hukum-hukumnya, baik yang berasal dari Undang-undang maupun hukum Islam, agar menjadi pelajaran untuk masa depan dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

  
DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.
Fauzan muslim dkk, Penghapusan KDRT Perspektif Hukum Posistif dan Islam, PAHAM Indonesia, Jakarta, 2007.
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Catatan Tahunan tentang kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta, 7 Maret 2007.
Santoso, Topo. Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat dalam wacana dan Agenda. Jakarta: Gema Insani. 2003.




[1] Fauzan muslim dkk, Penghapusan KDRT Perspektif Hukum Posistif dan Islam, PAHAM Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 12.
[2] Fauzan muslim dkk, Penghapusan KDRT, hlm. 1-7.
[4]  QS. An-Nur/24: 4-5
[5]  QS. Al Baqoroh/2: 179
[6] Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 35.
[7] QS. Al-Maidah/5: 45.
[8] QS. An-Nur/24 : 2
[9]  Karena hukuman rajam ini tidak disebutkan dalam An-Nuur:2, sebagian sarjana berpendapat bahwa hukuman bagi penzina muhsan maupun ghoiru muhsan adalah dera 100 kali seperti disebut dalam surat itu. Tetapikebanyakan fuqaha berpendapat bahwa hukuman rajam tetap harus dilakukan bagi penzina muhsan dan hal ini didasarkan pada sunnah Nabi.
[10] Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat dalam wacana dan Agenda, Jakarta: Gema Insani, 2003, hlm. 24.
[11] Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Catatan Tahunan tentang kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta, 7 Maret 2007, hal. 5.

0 comments:

Post a Comment

sealkazzsoftware.blogspot.com resepkuekeringku.com