Thursday, 2 October 2014

MAKALAH MANAJEMEN PENINGKATAN MUTU BERBASIS SEKOLAH (MPMBS)

BAB I
PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang Masalah
MPMBS adalah model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah, memberikan fleksibilitas atau keluwesan-keluwesan kepada sekolah, dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah (guru, peserta didik, kepala sekolah, karyawan) dan masyarakat (orang tua, tokoh masyarakat, ilmuwan, pengusaha, dan sebagainya) untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.[1]
Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah merupakan alternatif baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan kepada kemandirian dan kreatifitas sekolah. Konsep ini diperkenalkan oleh teori effective school yang lebih memfokuskan diri pada perbaikan proses pendidikan.[2]
Menurut Direktorat Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dit. Dikdasmen), MPMBS dapat didefinisikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif untuk memenuhi kebutuhan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan mutu sekolah dalam kerangka pendidikan pendidikan nasional. Karena itu, esensi MPMBS = otonomi  sekolah +  pengambilan keputusan partisipatif untuk mencapai sasaran mutu sekolah. 

B.     Rumusan Masalah
1.      Apakah latar belakang MPMBS?
2.      Apakah tujuan MPMBS?
3.      Bagaimanakah konsep MPMBS?
4.      Bagaimanakah perbedaan pola manajemen?
5.      Bagaimanakah Perbedaan antara MBS dan MPMBS?


BAB II
PEMBAHASAN

A.     Latar Belakang MPMBS
Perkembangan ilmu pengetahuan sangat ditentukan oleh perkembangan dunia pendidikan. Pendidikan mempunyai peran yang sangat startegis dalam menentukan arah maju mundurnya kualitas pengetahuan masyarakat (bangsa). Penyelenggaraan pendidikan yang bagus oleh suatu lembaga pendidikan akan menghasilkan kualitas lulusan yang bagus pula. Sedangkan lembaga pendidikan yang melaksanakan pendidikan hanya dengan sekedarnya maka lulusannya
kurang sempurna kualitasnya. Pendidikan merupakan kunci kemajuan suatu Negara. Berdasarkan hasil penelitian pengendalian mutu pendidikan, bahwa pendidikan memegang peranan kunci dalam pengembangan sumber daya manusia dan insan yang bekualitas.[3]
Semakin baik kualitas pendidikan yang diselenggarakan lembaga pemerintahan di suatu negara, maka akan semakin baik tingkat kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di suatu negara. Dengan demikian proses peningkatan mutu pendidikan merupakan langkah pertama untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan
dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.[4]
Pelaksanaan pendidikan oleh lembaga-lembaga pendidikan setidaknya mampu mencapai makna pendidikan di atas. Memang tidak mudah untuk mencapai semua komponen yang tercantum dalam UU Sisdiknas tersebut, akan tetapi jika disertai dengan niat dan usaha yang maksimal oleh lembaga formal maupun nonformal diharapkan akan terwujud output pendidikan seperti di atas.
Dalam implementasinya pemerintah mengeluarkan perpu nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Dalam penjelasan perpu tersebut disebutkan bahwa visi pendidikan nasional adalah mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.
Pasca reformasi, paradigma otomi daerah menjadi paradigma dasar penentuan
dalam segala sendi aturan Negara. Sejalan dengan otonomui daerah itu, pemerintah pun bertekad bulat untuk melaksanakan desentralisasi pendidikan yang bertumpu kepada pemberdayaan sekolah di semua jenjang pendidikan.[5]
Semenjak diberlakukaknnya otonomi daerah tanggal 1 Januari 2001, depdiknas merubah orientasi manajemen sekolah yang duluinya berbasis pusat menjadi Manjemen berbasis sekolah (MBS).[6] MBS bertujuan untuk meningkatkan semua kinerja sekolah (efektivitas, kualitas/mutu, efesiensi, inovasi, relevansi, dan pemeratan serta akses pendidikan).[7] Sedangkan MPMBS (Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah) pada dasarnya adalah bagian dari MBS (Manajemen berbasis sekolah). Fokus dari MPMBS (Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah) terletak pada upaya peningkatan kualitas mutu sekolah yang diukur dari inputnya, prosesnya dan outputnya.[8]

B.     Tujuan MPMBS
Tujuan pokok memperlajari manajemen peningkatan mutu pendidikan adalah untuk memperoleh cara, tehnik, metode yang sebaik-baiknya dilakukan, sehingga sumber-sumber yang sangat terbatas seperti tenaga, dana, fasilitas, material maupun sepiritual guna mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.
Menurut Shrode dan Voich (1974) tujuan utama Manajemen peningkatan mutu pendidikan adalah produktifitas dan kepuasan. Mungkin saja tujuan ini tidak tunggal bahkan jamak atau rangkap, seperti peningkatan mutu pendidikan/lulusannya, keuntungan/profit yang tinggi, pemenuhan kesempatan kerja pembangunan daerah/nasional, tanggung jawab sosial. Tujuan-tujuan ini ditentukan berdasarkan penataan dan pengkajian terhadap situasi dan kondisi
organisasi, seperti kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman.[9]
Secara rinci tujuan manajemen peningkatan Mutu pendidikan antara lain:
a.       Terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAIKEM)
b.      Terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
c.        Tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.
d.      Terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan.
e.        Teratasinya masalah mutu pendidikan.[10]
Pada dasarnya  MPMBS bertujuan untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan (otonomi) kepada sekolah dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif. Lebih rincinya, manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS) bertujuan untuk:
a)         Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif   sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumberdaya yang tersedia.
b)        Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama (partisipatif).
c)         Meningkatkan tanggungjawab sekolah kepada orangtua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolahnya.
d)        Meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai.[11]

C.    Konsep MPMBS
Semenjak diberlakukannya UU no 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah dan UU no 25 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, dan derivisi menjadi UU no 32 dan 33 tahun 2004, maka berkenaan dengan otonomi daerah yang awalnya sentralisasi menjadi desentralisasi dan sekolah diberi kewenangan untuk mengatur dan melaksanakan pendidikan sesuai dengan visi, misi dan tujuan sekolah tersebut berada dengan mengacu undang-undang yang telah ada.
Disebutkan pula dalam UU sisdiknas tahun 2003 pasal 50 ayat 5 yang berbunyi “pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal”. Dan juga disebutkan dalam pasal 51 ayat 1 yang berbunyi “pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan menenga, dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/sekolah”[12]
Sedangkan MPMBS dapat didefinisikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah, memberikan fleksibilitas/keluwesan lebih besar kepada sekolah untuk mengelola sumberdaya sekolah, dan mendorong sekolah meningkatkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan mutu sekolah dalam kerangka pendidikan nasional. Karena itu, esensi MPMBS=otonomi sekolah+ fleksibilitas + partisipasi untuk mencapai sasaran
mutu sekolah .
Dengan pengertian di atas, maka sekolah memiliki kewenangan (kemandirian) lebih besar dalam mengelola sekolahnya (menetapkan sasaran peningkatan mutu, menyusun rencana peningkatan mutu, melaksanakan rencana peningkatan mutu, dan melakukan evaluasi pelaksanaan peningkatan mutu), memiliki fleksibilitas pengelolaan sumberdaya sekolah, dan memiliki partisipasi yang lebih besar dari kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan sekolah.
Dengan kepemilikan ketiga hal ini, maka sekolah akan merupakan unit utama pengelolaan proses pendidikan, sedang unit-unit diatasnya (Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Propinsi, dan Departemen Pendidikan Nasional) akan merupakan unit pendukung dan pelayan Sekolah, khususnya dalam pengelolaan peningkatan mutu. Sekolah yang mandiri atau berdaya memiliki ciri-ciri sebagai berikut.
1)      Tingkat kemandirian tinggi/tingkat ketergantungan rendah
2)      Bersifat adaptif dan antisipatif/proaktif sekaligus; memiliki jiwa kewirausahaan tinggi (ulet, inovatif, gigih, berani mengambil resiko, dan sebagainya)
3)      Bertanggungjawab terhadap kinerja sekolah
4)      Memiliki kontrol yang kuat terhadap input manajemen dan sumber dayanya
5)      Memiliki control yang kuat terhadap kondisi kerja
6)      Komitmen yang tinggi pada dirinya dan
7)      Prestasi merupakan acuan bagi penilaiannya.[13]
Secara umum, paparan di atas telah memberikan gambaran tentang konsep dan dasar sekolah berbasis otonomi sekolah. Selanjutnya adalah upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk melakukan upaya peningkatan mutu sekolah. Sekolah yang telah diberi kewenangan penuh untuk memformulasikan ukuran keberhasilan dan kualitas pendidikannya pun akhirnya memiliki ketergantungan penuh terhadap budaya organisasi yang dipimpin oleh kepala sekolah dan pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap sekolah. Secara alamiah proses hidup mati organisasi selalu tergantung kepada kemampuan organisasi memenuhi harapan dan kebutuhan stakeholdernya.[14]
Pemenuhan terhadap kebutuhan stakeholder menjadi langkah yang wajib ditempuh untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekolah. Proses selanjutnya adalah upaya untuk memformulasikan visi,misi, dan tujuan sekolah. Setelah formulasi visi,misi, dan tujuan pun tercapai kemudia dilakukan perencanaan strategis untuk mencapai visi, misi dan tujuan tersebut.
Perencanaan strategis itu pun dituangkan ke dalam rencana program-program dan rencana kegiatan. Setelah proses tersebut selesai dilaksakan proses selanjutnya adalah mengkalkulasi kebutuhan finansial untuk membiayai semua program sekolah tersebut. Setelah proses tersebut diatas, kemudian memetakan letak demografis sekolah dan stakeholder potensial yang mungkin didapatkan sekolah. Hal itu diperlukan untuk mendukung proses pemenuhan kebutuhan finansial dan dukungan moral secara penuh dari para stakeholder pada program-program sekolah.
Seperti yang telah ditulis sebelumnya, MPMBS dapat didefinisikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah, memberikan fleksibilitas/keluwesan lebih besar kepada sekolah untuk mengelola sumberdaya sekolah, dan mendorong sekolah meningkatkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan mutu sekolah dalam kerangka pendidikan nasional. Karena itu, esensi MPMBS= otonomi sekolah + fleksibilitas + partisipasi untuk mencapai sasaran mutu sekolah.
Otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan/kemandirian yaitu kemandirian dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri, dan merdeka/tidak tergantung. Kemandirian dalam program dan pendanaan merupakan tolok ukur utama kemandirian sekolah. Pada gilirannya, kemandirian yang berlangsung secara terus menerus akan menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan sekolah (sustainabilitas). Istilah otonomi juga sama dengan istilah “swa”, misalnya swasembada, swakelola, swadana, swakarya, dan swalayan. Jadi otonomi sekolah adalah kewenangan sekolah untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga sekolah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi warga sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pendidikan nasional yang berlaku. Tentu saja kemandirian yang dimaksud harus didukung oleh sejumlah kemampuan, yaitu kemampuan mengambil keputusan yang terbaik, kemampuan berdemokrasi/menghargai perbedaan pendapat, kemampuan memobilisasi sumberdaya, kemampuan memilih cara pelaksanaan yang terbaik, kemampuan berkomunikasi dengan cara yang efektif, kemampuan memecahkan persoalan-persoalan sekolah, kemampuan adaptif dan antisipatif, kemampuan bersinergi dan berkolaborasi, dan kemampuan memenuhi kebutuhannya sendiri.
Fleksibilitas dapat diartikan sebagai keluwesan-keluwesan yang diberikan kepada sekolah untuk mengelola, memanfaatkan dan memberdayakan sumberdaya sekolah seoptimal mungkin untuk meningkatkan mutu sekolah. Dengan keluwesan-keluwesan yang lebih besar diberikan kepada sekolah, maka sekolah akan lebih lincah dan tidak harus menunggu arahan dari atasannya untuk mengelola, memanfaatkan dan memberdayakan sumberdayanya. Dengan cara ini, sekolah akan lebih responsif dan lebih cepat dalam menanggapi segala tantangan yang dihadapi. Namun demikian, keluwesan-keluwesan yang dimaksud harus tetap dalam koridor kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ada.
Peningkatan partisipasi yang dimaksud adalah penciptaan lingkungan yang terbuka dan demokratik, dimana warga sekolah (guru, siswa, karyawan) dan masyarakat (orang tua siswa, tokoh masyarakat, ilmuwan, usahawan, dsb.) didorong untuk terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan pendidikan, mulai dari pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan yang diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini dilandasi oleh keyakinan bahwa jika seseorang dilibatkan (berpartisipasi) dalam penyelenggaraan pendidikan, maka yang bersangkutan akan mempunyai “rasa memiliki” terhadap sekolah, sehingga yang bersangkutan juga akan bertanggungjawab dan berdedikasi sepenuhnya untuk mencapai tujuan sekolah. Singkatnya: makin besar tingkat partisipasi, makin besar pula rasa memiliki; makin besar rasa memiliki, makin besar pula rasa tanggungjawab; dan makin besar rasa tanggungjawab, makin besar pula dedikasinya.
Tentu saja pelibatan warga sekolah dalam penyelenggaraan sekolah harus mempertimbangkan keahlian, batas kewenangan, dan relevansinya dengan tujuan partisipasi. Peningkatan partisipasi warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan sekolah akan mampu menciptakan keterbukaan, kerjasama yang kuat, akuntabilitas, dan demokrasi pendidikan. Keterbukaan yang dimaksud adalah keterbukaan dalam program dan keuangan. Kerjasama yang dimaksud adalah adanya sikap dan perbuatan lahiriyah kebersamaan/kolektif untuk meningkatkan mutu sekolah. Kerjasama sekolah yang baik ditunjukkan oleh hubungan antar warga sekolah yang erat, hubungan sekolah dan masyarakat erat, dan adanya kesadaran bersama bahwa output sekolah merupakan hasil kolektif teamwork yang kuat dan cerdas. Akuntabilitas sekolah adalah pertanggungjawaban sekolah kepada warga sekolahnya, masyarakat dan pemerintah melalui pelaporan dan pertemuan yang dilakukan secara terbuka. Sedang demokrasi pendidikan adalah kebebasan yang terlembagakan melalui musyawarah dan mufakat dengan menghargai perbedaan, hak asasi manusia serta kewajibannya dalam rangka untuk meningkatkan mutu pendidikan.
Dengan pengertian diatas, maka sekolah memiliki kewenangan (kemandirian) lebih besar dalam mengelola sekolahnya (menetapkan sasaran peningkatan mutu, menyusun rencana peningkatan mutu, melaksanakan rencana peningkatan mutu, dan melakukan evaluasi pelaksanaan peningkatan mutu), memiliki fleksibilitas pengelolaan sumberdaya sekolah, dan memiliki partisipasi yang lebih besar dari kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan sekolah. Dengan kepemilikan ketiga hal ini, maka sekolah akan merupakan unit utama pengelolaan proses pendidikan, sedang unit-unit diatasnya (Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Propinsi, dan Departemen Pendidikan Nasional) akan merupakan unit pendukung dan pelayan sekolah, khususnya dalam pengelolaan peningkatan mutu.
Sekolah yang mandiri atau berdaya memiliki ciri-ciri sebagai berikut: tingkat kemandirian tinggi/tingkat ketergantungan rendah; bersifat adaptif dan antisipatif/proaktif sekaligus; memiliki jiwa kewirausahaan tinggi (ulet, inovatif, gigih, berani mengambil resiko, dan sebagainya); bertanggungjawab terhadap kinerja sekolah; memiliki kontrol yang kuat terhadap input manajemen dan sumberdayanya; memiliki kontrol yang kuat terhadap kondisi kerja; komitmen yang tinggi pada dirinya; dan prestasi merupakan acuan bagi penilaiannya. Selanjutnya, bagi sumberdaya manusia sekolah yang berdaya, pada umumnya, memiliki ciri-ciri: pekerjaan adalah miliknya, dia bertanggungjawab, pekerjaannya memiliki kontribusi, dia tahu posisinya dimana, dia memiliki kontrol terhadap pekerjaannya, dan pekerjaannya merupakan bagian hidupnya.
Contoh tentang hal-hal yang dapat memandirikan/memberdayakan warga sekolah adalah: pemberian kewenangan, pemberian tanggungjawab, pekerjaan yang bermakna, pemecahan masalah sekolah secara “teamwork”, variasi tugas, hasil kerja yang terukur, kemampuan untuk mengukur kinerjanya sendiri, tantangan, kepercayaan, didengar, ada pujian, menghargai ide-ide, mengetahui bahwa dia adalah bagian penting dari sekolah, kontrol yang luwes, dukungan, komunikasi yang efektif, umpan balik bagus, sumberdaya yang dibutuhkan ada, dan warga sekolah diberlakukan sebagai manusia ciptaan-Nya yang memiliki martabat tertinggi.

D.    Perbedaan Pola Manajemen
Perubahan dalam manajemen pendidikan disebabkan oleh lemahnya pola lama manajemen pendidikan nasional yang selama ini bersifat sentralistik. Otonomi daerah telah mendorong dilakukannya penyesuaian diri dari pola lama menuju pola baru manajemen pendidikan masa depan yang lebih bernuansa otonomi dan yang lebih demokratis. Kebijakan ini diterapkan pemerintah dalam kerangka meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Salah satu bentuk kebijakan itu adalah perubahan dalam manajemen pendidikan.
Di dalam MPMBS disebutkan bahwa terdapat beberapa dimensi perubahan pola manajemen pendidikan dari pola lama menuju pola baru manajemen pendidikan, yang ditunjukkan pada Tabel 1.
Tabel 1.
Dimensi-Dimensi Perubahan Pola Manajemen Pendidikan Pola Lama
Menuju
Pola Baru
Subordinasi
􀃆
Otonomi
Pengambilan keputusan terpusat
􀃆
Pengambilan keputusan partisipatif
Ruang gerak kaku
􀃆
Ruang gerak luwes
Pendekatan birokratik
􀃆
Pendekatan professional
Sentralistik
􀃆
Desentralistik
Diatur
􀃆
Motivasi diri
Overregulasi
􀃆
Deregulasi
Mengontrol
􀃆
Mempengaruhi
Mengarahkan
􀃆
Memfasilitasi
Menghindari resiko
􀃆
Mengelola resiko
Gunakan uang semuanya
􀃆
Gunakan uang seefisien mungkin
Individu yang cerdas
􀃆
Teamwork yang cerdas
Informasi terpribadi
􀃆
Informasi terbagi
Pendelegasian
􀃆
Pemberdayaan
Organisasi hierarkis
􀃆
Organisasi datar
Sumber: Departemen Pendidikan Nasional, 2002.

Terdapat perbedaan yang mendasar antara pola lama dengan pola baru manajemen pendidikan. Pada pola lama manajemen pendidikan, tugas dan fungsi sekolah lebih pada melaksanakan program daripada mengambil inisiatif merumuskan dan melaksanakan program peningkatan mutu yang dibuat sendiri oleh sekolah. Sementara itu, pada pola baru manajemen pendidikan sekolah memiliki wewenang lebih besar dalam pengelolaan lembaganya, pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif dan partsisipasi masyarakat makin besar, sekolah lebih luwes dalam mengelola lembaganya, pendekatan profesionalisme lebih diutamakan daripada pendekatan birokrasi, pengelolaan sekolah lebih desentralistik, perubahan sekolah lebih didorong oleh motivasi-diri sekolah daripada diatur dari luar sekolah, regulasi pendidikan lebih sederhana, peranan pusat bergeser dari mengontrol menjadi mempengaruhi dan dari mengarahkan ke memfasilitasi, dari menghindari resiko menjadi mengolah resiko, penggunaan uang lebih efisien karena sisa anggaran tahun ini dapat digunakan untuk anggaran tahun depan (efficiency-based budgeting), lebih mengutamakan teamwork, informasi terbagi ke semua warga sekolah, lebih mengutamakan pemberdayaan, dan struktur organisasi lebih datar sehingga lebih efisien.
Saudara, Anda dapat memperhatikan dengan seksama bahwa dimensi pola baru manajemen pendidikan tersebut menjiwai pelaksanaan MBS sebagaimana diilustrasikan pada Tabel 1 di atas.
Perbedaan MBS dan MPMBS adalah sebagia berikut:
MBS adalah suatu ide/konsep dimana kekuasaan pengambilan keputusan yang berkait dengan pendidikan diletakkan pada tempat yang paling dekat dengan proses pembelajaran, yakni sekolah itu sendiri. MPMBS merupakan suatu model manajemen pendidikan yang memberi otonomi lebih besar kepada sekolah untuk mengambil keputusan secara partisipatif dengan melibatkan segenap warga sekolah.
Ini berarti bahwa kekuasaan/kewenangan dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan untuk peningkatan mutu sekolah didesentralisasikan kepada warga sekolah dan steakholder.
Sering terjadi, di kalangan warga sekolah dan steakholder, muncul ketidaksamaan dalam memahami dan menyikapi berbagai aspek dan persoalan yang ada dan timbul di sekolah. Ketika “perbedaan” ini tidak diselesaikan dan dibiarkan berlarut-larut –seolah-olah tidak masalah—maka pada akhirnya sekolah itu sendiri yang akan mengalami kerugian.
Sering juga terjadi tidak ada kerjasama yang harmonis diantara mereka dalam mengemban misi dan program sekolah yang mengakibatkan sekolah tidak akan maju-maju.

BAB III
PENUTUP

A.    Kesimpulan
Pada dasarnya esensi konsep manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS) adalah otonomi sekolah plus pengambilan keputusan secara partisipatif. Konsep ini membawa konsekuensi bahwa pelaksanaan MPMBS sudah sepantasnya menerapkan pendekatan “idiograpik” (membolehkan adanya keberbagaian cara melaksanakan MPMBS) dan bukan lagi mengunakan pendekatan “monotetik” (cara melaksanakan MPMBS yang cenderung seragam/konformitas untuk semua sekolah). Oleh karena itu, dalam arti yang sebenarnya tidak ada satu resep pelaksanaan MPMBS yang sama untuk diberlakukan ke semua sekolah. Tetapi satu hal yang perlu diperhatikan bahwa mengubah pendekatan manajemen peningkatan mutu berbasis pusat menjadi manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. Bukanlah merupakan proses sekali jadi dan bagus hasilnya (one–shot and quick-fix), akan tetapi merupakan proses yang berlangsung secara terus-menerus dan melibatkan semua pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Ade Irawan dkk, Mendagangkan Sekolah  Indonesia (Jakarta: Corruption Watch. 2004.
Artikel pendidikan, konsep dasar MPMBM, www.dikdasmen.depdiknas.go.id,
Husaini Usman, Manajemen Teori, Praktik, Dan Riset Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara,
2006.
Listyo Prabowo, Manajemen Pengembangan Mutu Sekolah/Madrasah .Malang: UIN
Malang Press. 2008.
Nanang Fattah, Landasan Manajemen Pendidikan, , (Bandung: PT Remaja Rosda Karya 2004.
Nana Syaodih Sukmadinata, dkk. Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Bandung: Refika Aditama. 2006.
Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pendidikan Menengah Umum. 1999.
Umaedi, Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, (Depdikbud, Direktorat Jendral
Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Bandung: Citra Umbara. 2003.
www.dikdasmen.depdiknas.go.id, Artikel pendidikan, Konsep Dasar Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah.



[1] Ade Irawan dkk, Mendagangkan Sekolah  Indonesia (Jakarta: Corruption Watch,  2004), 30
[2] Umaedi, Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, (Depdikbud, Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pendidikan Menengah Umum, 1999), 5
[3] Nana Syaodih Sukmadinata, dkk. Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah (Bandung:
Refika Aditama, 2006), hal. 1
[4] Undang-Undang RI  No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Bandung: Citra
Umbara, 2003), Hal. 3
[5] Husaini Usman, Manajemen Teori, Praktik, Dan Riset Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara,
2006), Hal. 572
[6] Ibid,ha. 573
[7] __________________, manajemen peningkatan Mutu Berbasis Sekolah(mpmbs)
(www.pakguruonline.com,diakses tanggal 19 oktober 2009)
[8] 8 Ibid,hal :2
[9] Nanang Fattah, Landasan Manajemen Pendidikan, , (Bandung: PT Remaja Rosda Karya 2004)
hlm: 15
[10] Husaini Usman, Op. Cit, hlm: 8
[11] www.dikdasmen.depdiknas.go.id, Artikel pendidikan, Konsep Dasar Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah.
[12]Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional,(Bandung:
Penerbit Citra Umbara,2003) hlm. 33-34

[13] Artikel pendidikan, konsep dasar MPMBM, www.dikdasmen.depdiknas.go.id, hlm: 10-13
[14] Listyo Prabowo, Manajemen Pengembangan Mutu Sekolah/Madrasah (Malang: UIN
Malang Press: 2008) hlm. 2



0 comments:

Post a Comment

sealkazzsoftware.blogspot.com resepkuekeringku.com