Thursday, 2 October 2014

MAKALAH GARAPAN MANAJEMEN SEKOLAH

BAB I PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan semakin merata akan menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Efisiensi pendidikan menuntut pengelolaan yang semakin terdesentralisasikan. Aparatur pendidikan di daerah harus semakin mampu mengelola dan melaksanakan teknis kependidikan secara otonom. Hal ini diperlukan untuk membangun masyarakat di daerah masing-masing ke arah kemandirian untuk mencapai kehidupan yang semakin merata dan sejahtera.
Kemajuan masyrakat modern dewasa ini tidak mungkin dicapai tanpa kehadiran sekolah sebagai organisasi yang menyelenggarakan proses pendidikan secara formal. Namun sekolah bukan satu-satunya lembaga yang menyelenggarakan pendidikan, karena masih ad institusi keluarga dan pendidikan luar sekolah. Untuk itu, pendidikan perlu dipahami dalam konsep yang lebih luas dari sekedar sistem sekolah formal (formal schoolling).
Bagaimanapun, pendidikan merupakan usaha suatu kelompok masyarakat atau bangsa untuk mengembangkan kemampuan generasi muda untuk mengenali dan menghayati nilai-nilai kebaikan dan kemuliaan hidup melalui pembinaan potensi dan transformasi budaya mereka. Bloom menjelaskan bahwa sekolah diciptakan untuk memberi bagian penting pendidikan generasi muda. Untuk mewujudkan itu semua, maka masing-masing bagian penting dalam pendidikan haruslah dikelola dengan baik. Pembahasan lebih lanjut tentang manajemen-manjemen yang terkait dengan pendidikan akan dibahas dalam bab pembahasan.

BAB II PEMBAHASAN 
Bidang garapan manajemen pendidikan meliputi: manajemen kurikulum, manajemen kesiswaan, manajemen sarana dan prasarana, manajemen personalia/anggota, manajemen keuangan, manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat dan manajemen layanan khusus dan tantangan manajemen sekolah. 

  1. MANAJEMEN KURIKULUM
Kurikulum memiliki pengertian yang sangat luas yaitu mencakup komponen yang lengkap terdiri dari rumusan tujua pendidikan suatu lembaga (tujuan institusional) sampai dengan penjabarannya dalam bentuk satuan acara perkuliahan yang akan dilakukan oleh seorang tenaga pengajar sehari-hari. Oleh karena itu, menurut Oliver (1977) kurikulum merupakan keseluruhan program pendidikan di lembaga pendidikan yang meliputi; elemen program studi, elemen pengalaman belajar, elemen pelayanan, dan elemen kurikulum tersembunyi. Pengelolaan kurikulum di sekolah harus melalui beberapa tahapan, antara lain:
a.       Tahapan prencanaan; pada tahap ini kurikulum perlu dijabarkan sampai menjadi rencana pengajaran (RP).
b.      Tahapan pengorganisasian dan koordinasi; kepala sekolah pada tahap ini mengatur pembagian tugas mengajar, menyusun jadwal pelajaran, dan jadwal kegiatan ekstrakurikuler.
c.       Tahapan pelaksanaan; dalam tahap ini tugas utama kepala sekolah adalah melakuka supervisi dengan tujuan untuk membantu guru menemukan dan mengatasi kesulitan yang dihadapi.
d.      Tahapan pengendalian; dalam tahap ini ada dua aspek yang perlu di perhatikan, yaitu: evaluasi dikaitkan dengan tujuannya dan pemanfaatan hasil evaluasi.[1]
Menurut Norwood dan kawan-kawan, kurikulum persekolahan hendaknya mengandung:
a.       Upaya pembinaan rasa tanggungjawab dan menghargai akal budi,
b.      Menumbukan sikap di dalam melakukan telaahan, serta mengembangkan sikap intelektual yang bebas dan bertanggungjawab,
c.       Memberikan sejumlah pengetahuan dan pengertian tentang fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang menentukan dunia kehidupan yang bakal dialaminya,
d.      Mengembangkan kemampuan murid untuk menyadari masalah-masalah dan resiko-resiko yang bakal muncul di dalam pengambilan tindakan atau pilihan di sepanjang hidupnya kelak.
Menurut laporan Newson (1963), yang di dalamnya banyak memuat tentang konten dan sifat kurikulum masa lampau dan metode pengajarannya, maka tujuan kurikulum baru itu haruslah;
a.       Mengembangkan keterampilan-keterampilan dasar,
b.      Mengembangkan kemampuan berfikir, hasrat ingin tahu dan membina kesadaran moral dan tingkah laku sosial,
c.       Menanamkan pengertian mengenai dunia fisik dan dunia masyarakat manusia,
d.      Mengembangkan rasa tanggung jawab pribadi dan sosial,
e.       Memadukan aktivitas-aktivitas ekstrakurikuler ke dalam totalitas program sekolah, dan
f.       Menjelajahi “dunia kehidupan lingkungannya” guna menjejaki berbagai kemungkinan, baik bagi upaya pengembangan masyarakat lingkungannya, maupun bagi pengembangan minat dan karirnya.[2]



B.     MANAJEMEN KESISWAAN
Berkenaan dengan manajemen kesiswaan, ada beberapa prinsip dasar yang harus mendapat perhatian berikut ini;Semua siswa harus diperlakukan sebagai subjek bukan sebagai objek, sehingga harus didorong untuk berperan serta dalam setiap perencanaan dan pengambilan keputusan yang terkait dengan kegiatan mereka.
a.       Keadaan  dan kondisi siswa sangat beragam, ditinjau dari kondisi fisik, kemampuan intelektual, sosial ekonomi, minat dan sebagainya.
b.      Pada dasarnya siswa hanya akan termotivasi belajar, jika mereka menyenangi apa yang diajarkan. Perkembangan kondisi anak tidak hanya menyangkut ranah kognitif, tetapi juga ranah afektif dan psikomotorik.[3]

  1. MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANA
Dari segi jenisnya, secara makro seluruh lingkungan fisik dalam suatu satuan pendidikan yang dirancamg untuk memberikan fasilitas dalam proses pedidikan, seperti rancangan halaman, tata letak gedung, taman, prasarana jalan, tempat parkir dan lain-lain, merupakan sarana pendidikan yang memerlukan pengololaan yang baik. Sedangkan secara mikro, ada tiga komponen sarana pendidikan yang secara langsung mempengaruhi kualitas hasil pembelajaan, yaitu buku pelajaran dan perpustakaan, peralatan laboratorium atau bengkel kerja atau alat praktiknya, dan peralatan pendidikan di dalam kelas.
Ditinjau dari segi fungsi dan pemanfaatannya, terutama dalam konteks pembelajaran, Suharsimi membedakan menjadi tiga macam, yaitu; alat pelajaran, alat peraga dan media pengajaran. Lebih jauh, Suharsimi garis besar sarana dan prasarana meliputi lima hal, yaitu; penentuan kebutuhan, proses pengadaan, pemakaian, pencatatan/ pengurusan, dan pertanggungjawaban.[4]

  1. MANAJEMEN PERSONALIA/ANGGOTA
Menurut KBBI, personalia adalah mengenai orang-orang tentang urusan. Bagian personalia adalah bagian dari suatu kantor yang mengurus tentang kepentingan kepegawaian; bagian personel.[5]
Menurut John B. Miner dan Mary Green Miner, “personnel management may be defined as the process of developing, applying and evaluating policies, producers, methods and programs relating to the individual in the organization.”[6]
Personalia adalah semua anggota organisasi yang bekerja untuk kepentingan organisasi yaitu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Manajemen personalia adalah bagian manajemen yang memperhatikan orang-orang dalam organisasi, yang merupakan salah satu sub manajemen. Perhatian terhadap orang-orang itu mencakup merekrut, menempatkan, melatih, mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang dikatakan fungsi manajemen personalia. Fungsi ini menunjukan apa yang harus ditangani oleh manajer pada segi personalia.
Ruang lingkup manajemen personalia meliputi pembentukan staf dan penilaian, melatih dan mengembangkan, memberi kesejahteraan uang dan pelayanan, memperhatikan kesehatan dan keamanan, memperbaiki antar hubungan, merencanakan personalia serta mengadakan penelitian personalia.[7]
Ada istilah yang lebih populer dari manajemen personalia yaitu Man Power Management atau Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM). Persamaannya dengan manajemen personalia adalah keduanya merupakan ilmu yang mengatur unsur manusia dalam suatu organisasi, agar mendukung terwujudnya tujuan. Sedangkan perbedaannya, yaitu: 1. MSDM dikaji secara makro, sedangkan manajemen personalia dikaji secara mikro, 2. MSDM menganggap bahwa karyawan adalah kekayaan (asset) utama organisasi, jadi harus dipelihara dengan baik. Manajemen  personalia menganggap bahwa karyawan adalah faktor produksi, jadi harus dimanfaatkan secara produktif, 3. MSDM pendekatannya secara moderen, sedangkan manajemen personalia pendekatannya secara klasik.
MSDM adalah suatu bidang manajemen yang khusus mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam organisasi.[8]
Ada beberapa pendekatan dalam perencanaan pendidikan antara lain adalah pendekatan tuntunan sosial, ketenagakerjaan, biaya – keuntungan, ekonomi dan sebagainya. Perencanaan personalia terutama menyangkut pendekatan ketenagakerjaan. Perencanaan personalia mencakup jumlah dan jenis kerampilan/keahlian orang, ditempatkan pada pekerjaan yang tepat, pada waktu tertentu yang dalam jangka panjang memberikan keuntungan bagi individu dan organisasi. Komponen-komponen dalam segi personalia adalah tujuan, perencanaan organisasi, pendataan personalia, menafsirkan kebutuhan personalia, dan program tindakan. Pendataan personalia adalah pengumpulan data tentang personaliadalam lembaga pendidikan dan menganalisisnya biasanya dalam janka waktu satu tahun.
Salah satu aktivitas untuk mempertahankan kelangsungan suatu organisasi pendidikan adalah dengan jalan mengembangkan personalia pendidikan yang bertujuan untuk mencegah pemakaian pengetahuan yang sudah usang dan pelaksanaan tugas yang sudah ketinggalan zaman. Tujuan latihan dan pendidikan personalia adalah (1) untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas output, (2) merealisasi perencanaan personalia, (3) meningkatkan moral kerja dan penghasilan/kesejahteraan serta kesehatan dan keamanan, (4) untuk mengembangkan personalia dan mencegah ketuaan.
Ada beberapa prinsip dasar yang harus dipegang oleh kepala sekolah dalam menerapkan manajemen personalia, yaitu:
a.       Dalam mengembangkan sekolah, SDM adalah komponen paling berharga;
b.      SDM akan berperan secara optimal jika dikelola dengan baik sehingga mendukung tercapainya tujuan institusi/lembaga sekolah;
c.       Kultur dan suasana organisasi di sekolah, serta prilaku manajerial kepala sekolah sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pengembangan sekolah;
d.      Manajemen personalia di sekolah pada prinsipnya mengupayakan agar setiap warga dapat bekerja sama dan saling mendukung untuk mencapai  tujuan sekolah.[9]

  1. MANAJEMEN KEUANGAN
Ada tidak tiga persoalan pokok dalam  manajemen pebiayaan pendidikan, yaitu: (1) financing, menyangkut dari mana sumber pembiayaan diperoleh, (2) budgeting, bagaimana dana pendidikan dialokasikan, dan (3) accountabillty, bagaimana anggaran yang diperoleh digunakan dan dipertanggungjawabkan.
Pembiayaan sekolah adalah kegitan mendapatkan biaya serta mengelola anggaran pendapatan dan belanja pendidikanterutama tingkat menengah, sebab untuk pendidikan dasar, berkenaan dengan adanya Wajib Belajar, semestinya pembiayaan ditanggung oleh pemerintah. Bagi sekolah-sekolah yang berstatus negeri, sumber dana sekolah terbagi dua bagian, yaitu: (1) dana dari pemerintah, yang umumnya terdiri dari dana rutin, meliputi jagi serta biaya operasional sekolah dan perawatan fasilitas, dan dana dari masyarakat, yang sekarang melalui komite sekolah, ada yang digali dari orang tua siswa maupun sumbangan dari masyarakat luas maupun dunia usaha dan bahkan ada beberapa sekolah yang mampu membangun networking cukup bagus sehingga mendapatkan pembiayaan pendidikan yang cukup besar.
Dilihat dari segi penggunaan, sumber dana dapat dibagi menjadi (1) anggaran untuk kegiatan rutin, yaitu gaji, biaya operasional keseharian sekolah, dan anggaran untuk pengembangan sekolah. Lahirnya UU Otonomi Daerah ( UU Nomor 22 dan 25 Tahun 1999, kemudian disempurnakan dengan UU Nomor 32 dan 33 Tahun 2004), yang diikuti dengan peraturan perundang-undangan lainnya, mempunyai dampak yang besar bagi sistem manajemen pembiayaan pendidikan di Indonesia.[10]
Anggaran berfungsi sebagai perencanaan dan pengendalian kegiatan. Secara formal pengendalian anggaran menentukan pelaksanaan anggaran dan membandingkannya dengan data-data anggaran, untuk menentukan apakah perlu mengadakan tindakan-tindakan perbaikan.[11]

  1. MANAJEMEN HUBUNGAN SEKOLAH DAN MASYARAKAT
Istilah Humas pertama kali dikemukakan oleh Thomas Jefferson (presiden AS) tahun 1807. Namun, apa yang dimaksud dengan istila public relations pada waktu itu dihubungkan dengan foreign relations. Menurut Griswold (1966), humas merupakan fungsi manajemen yang diadakan untuk menilai dan menyimpulkan sikap-sikap publik, menyusuaikan policy dan prosedur instansi atau organisasi dengan kepentingan umum, menjalankan suatu program untuk mendapatkan pengertian dan dukungan masyarakat. Sementara itu, Bonar (1977) mengemukakan bahwa humas menjalankan usahanya untuk mecapai hubungan yang harmonis antara suatu badan organisasi dengan masyarakat sekelilingnya. Hadari Nawawi (1981) menyebutkan bahwa beban tagas humas adalah melakukan publilitas tentang kegiatan organisasi kerja yang patut diketahui oleh pihak luar secara luas. Dalam konteks pendidikan, Purwanto (1975) mengemukakan bahwa hubungan sekolah dengan masyarakat mencakup hubungan sekolah dengan sekolah lain, sekolah dengan pemerintah setempat, sekola dengan instansi dan jawatan lain, dan sekolah dengan masyarakat pada umumnya. Hendaknya semua hubungan itu merupakan hubungan kerja sama yang bersifat pedagogis, sosiolois, dan produktif yang dapat mendatangkan keuntungan dan perbaikan serta kemajuan bagi kedua  belah pihak.[12]
Scotter menjelaskan “…education as an embryonic community. In practice the school would offer many new learning environments for the student, including libraries, gymnasiums, working areas, art and music rooms, science laboratories, gardens and playgrounds. Beyond the classroom walls, he envisioned the school as a dynamic center of the community”. Secara sistematik dapat dijelaskan bahwa hubungan sekolah dan masyarakat dapat dilihat dari dua segi, yaitu: (1) sekolah sebagai partner masyarakat  di dalam melakukan fungsi pendidikan, dan (2) sekolah sebagai produsen yang melayani  pesanan-pesanan pendidikan dari masyarakat  lingkungannya.[13]
Organisasi pendidikan merupakan sistem yang terbuka yang berarti lembaga pendidikan selalu mengadakan kontak hubungan dengan lingkungannya yang disebut suprasistem. Hanya sistem terbuka yang memiliki negentropy, yaitu suatu usaha yang terus-menurus untuk menghalangi kemungkinan terjadinya entropy atau kepunahan. Lembaga pendidikan sesungguhnya melaksanakan fungsi rangkab terhadap masyarakat yaitu memberi layanan dan sebagai agen pembaru atau penerang, Stoop menyebutnya sebagai fungsi layanan yaitu karena ia melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat, dan fungsi pemimpin sebab ia memimpin masyarakat disertai dengan penemuan-penemuannya untuk memajukan kebutuhan masyarakat. Sebagai lembaga yang berfungsi sebagai agen pembaruan terhadap masyarakatnya, ia hendaknya mengikutsertakan masyarakat agar pekerjaannya lebih efektif. Dalam usaha membina hubungan dan kerja sama antara lembaga pendidikan dan masyarakat, sesungguhnya sudah ada beberapa badan yang dapat membantu para manajer pendidikan, seperti; Dewan Penyantun bergerak di perguruan tinggi, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah bergerak di sekolah, dan Yayasan Pendidikan bisa bergerak di perguruan tinggi atau sekolah yang berstatus swasta.[14]
Keberadaan Komite Sekolah bersama Dewan Pendidikan secara legal formal telah dituangkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002. Berdasarkan Keputusan Mendiknas tersebut, Komite Sekolah merupakan sebuah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah. Peran dan fungsi juga tertuang dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada Pasal 54 dikemukakan: (1) peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu  pelayanan pendidikan; (2) masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.[15] Nugent mengatakan bahwa pengajarlah yang mengintervensi hubungan siswa dengan orang tuanya, walaupun ia harus tunduk kepada kerelaan orang itu. Demikian pula dengan perguruan tinggi, perguruan tinggi juga bisa melakukan pendekatan dengan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan putra-putrinya sebagai mahasiswa. Ada dua kemungkinan yaitu pertama intervensi tersebut akan lebih berarti sebab mahasiswa dapat menjelaskan kegiatannya secara panjang lebar kepada orang tuanya sehingga orang tua semakin tertarik kepada pendidikan. Atau kemungkinan kedua orang tua tidak terpngaruh oleh usaha dosen, sebab orang tua memandang putranya sudah dewasa.[16]

  1. MANAJEMEN LAYANAN KHUSUS
Manajemen layanan khusus di sekolah ditetapkan dan diorganisasikan untuk memudahkan atau memperlancar pembelajaran, serta dapat memenuhi kebutuhan khusus siswa di sekolah. Diantaranya meliputi: manajemen layanan bimbingan konseling, layanan perpustakaan sekolah, layanan kesehatan, layanan asrama, dan manajemen layanan kafetaria/kantin sekolah. Layanan-layanan tersebut harus di kelola secara baik dan benar sehingga dapat membantu memperlancar pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Kusmintardjo, pelayanan khusus atau pelayanan bantuan diselenggarakan di sekolah dengan maksud untuk memperlancar pelaksanaan pengajaran dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Berikut ini adalah jenis-jenis layanan khusus yang di sediakan sekolah: Layanan Bimbingan dan Konseling (BK), layanan Kesehatan Sekolah (UKS), layanan kafetaria sekolah, layanan asrama sekolah, layanan transportasi sekolah, layanan perpustakaan sekolah, layanan laboratorium sekolah.[17]

  1. TANTANGAN MANAJEMEN SEKOLAH
Dalam era informasi keberadaan keluarga memberikan implikasi penting bagi sistem baru pendidikan. Menurut Reigeluth dan Garfinkel bahwa model karakteristik masyarakat informasi sebagai berikut:
a.       Tujuan dan model berkisar pada proses pengorganisasian iptek mengenai informasi pengembangan pengembangan pengetahuan,
b.      Dasar kekuatannya adalah perluasan kekuatan kognitif dengan teknologi tinggi,
c.       Paradigma adalah berfikir sistemik munculnya hubungan sebab-akibat, kompleksitas dinamis, orientasi ekologi,
d.      Berkembangnya teknologi: proses pengumpulan, pengorganisasian, penyimpanan informasi, jaringan komunikasi,dan sistem perencanaan dan rancangan,
e.       Komoditi pokok: informsi dan pengetahuan sebagai kunci produk, manusia profesional dan pelayanan teknik adalah komoditi utama,
f.       Pola kosumsi: lebih kecil dan efesien
g.      Karakteristik organisasi: keterpaduan, sinergi, perubahan dan fleksibelitas.[18]
Banyak peluang yang dapat dimanfaatkan sekolah di antaranya: gerakan mutu, kemajuan media komunikasi massa, multi media dan kesadaran masyarakat baru akan pendidikan berkualitas dan berbasis kepada masyarakat (Community Based Education). Artinya, kepala sekolah bersama guru-guru dan pihak terkait (stakeholder) perlu bersikap proaktif dalam menjawab tantangan perubahan agar sekolah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan. Menurut Suparno, SJ. et. dkk. (2003) pola kepemimpinan kepala sekolah amat berpengaruh dan sangat menentukan kemajuan sekolah. Kepemimpinan kolaboratif diperkirakan yang akan dapat menyediakan fasilitas dan dapat menyediakan sumber daya (resources) bagi kemajuan sekolah. Sedangkan tantangan sekolah di era informasi, di antara: perubahan niai-nilai/norma, liberalisasi, ekonomi, Iptek yang canggih dan bahaya narkoba. Setiap peluang perlu dimanfaatkan dan dioptimalkan, sedangkan setiap tantangan perlu diantispasi, sehingga peranan sekolah tetap dapat ditingkatkan sesuai dengan peluang yang ada.peranan sekolah berkaitan secara langsung dengan pengembangan sumber daya manusia (human resources development).
Sekolah harus menjadi penyalur semua informasi, pengetahuan, sumberdaya dan metodelogi belajar, sekolah juga harus menjadi tempat dan pusat pembelajaran, tempat kerja dan pusat pemeliharaan. Menghadapi tantangan pada era informasi dn perubahan sosial yang semakin cepat, pendidikan masa depan perlu sejak dini (mulai pendidikan dasar) melatih peserta didik untuk mampu belajar mandiri. Tranformasi dari masyarakat yang lamban, tidak kreatif dan bodoh kepada terbentuknya masyarakat yang belajar (Learning Society) dengan kreativitas yang tinggi menjadi sasaran pembelajaran.[19]
Pengetahuan dan pembelajaran masyarakat  dalam era informasi bermakna Trier dalam Prospects, sebagai berikut:
a.       Perolehan dan penggunaan pengetahuan adalah proses penting dalam proses inovasi, perubahan dan pembangunan masyarakat,
b.      Penetahuan tertentu harus didasarkan atas kerjasama dari orang dalam berbagai kelompok,
c.       Kesiapan dari pengetahuan masyarakat harus didasarkan atas kritera dan pengorganisasian dari pembelanjaan masyarakat, dan
d.      Semua tingkatan usia dri pembelajar harus mencakup dorongan kebutuhan menuju munculnya pembelajaran efektif.[20]


BAB III
PENUTUP
  1. KESIMPULAN
Dalam era globalisasi, pendidikan semakin menjadi sasaran masyarakat untuk penentuan masa depan anak bangsa. Hal ini menjadi tantangan penting untuk lembaga pendidikan, di antara tantangan yang paling penting daam kaitan pelaksanaan otonomi daerah adalah tersusunnya kebijakan untuk mendelegasikan sebagian wewenang pemerintah pusat ke daerah di bidang pendidikan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
Jalannya suatu organisasi sangat di pengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain; personalia sebagai faktor produksi dalam suatu organisasi pendidikan, siswa sebagai input, masyarakat sebagai stakeholder, masayarakat sebagai relasi yang paling utama, dan pembiayaan atau keuangan sebagai penunjang organisasi. Semua faktor ini harus dikelola secara baik dan benar oleh manajer selaku EMASLIM.

  1. SARAN
Kehandalan  manajer dalam memilih dan menempatkan personalia menjadi landasan utama dalam suatu organisasi, agar organisasi benar-benar berjalan sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat, maka hendaklah memilih pemimpin atau manajer yang benar-benar handal dalam memimpin. Guru sebagai personalia yang handal dan profesional akan selalu menjalankan kewajibannya sebagai seorang pendidik dengan menerapkan nilai-niai agama dalam setiap kegiatannya. Mahasiswa sebagai agen of change khususnya di Sekolah Tinggi Agama Islam, hendaklah benar-benar belajar untuk menjadi generasi penerus yang berguna bagi negara dan agama. Wallahu ‘alam bisshawab.



DAFTAR PUSTAKA

Hasbullah, Otonomi Pendidikan, Jakarta : PT. RajaGrafindo, 2007.
Hasibuan, Melayu S.P., Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta  : PT. Bumi Aksara, 2007.
Pidarta, Made, Manajemen Pendidikan Indonesia, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004.
Syarufuddin & Nasution, Irwan, Manajemen Pembelajaran, Jakarta : Quantum Teaching, 2005.  
Terry, George R., Prinsip-Prinsip Manajemen, Terj. J. Smith D.F.M. Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2006.
Yandianto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Bandung : M2s, 2003.
http://www.sarjanaku.com/2011/01/makalah-manajemen-sekolah.html. (diakses tanggal 15 Oktober 2012).



                [1] Hasbullah, Otonomi Pendidikan, (Jakarta : PT. RajaGrafindo, 2007), hal. 114-116
                [2] Sosiologi Pendidikan, hal. 145-150
                [3] Hasbullah, Otonomi Pendidikan, ….., hal. 121-122
                [4] Ibid, hal. 119-120
                [5] Yandianto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Bandung : M2s, 2003), hal. 431
[6] Melayu S.P. Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta  : PT. Bumi Aksara, 2007), hal. 11
[7] Made Pidarta, Manajemen Pendidikan Indonesia, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004), hal. 108-111
[8] Melayu S.P. Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, …..hal. 9-10
                [9] Hasbullah, Otonomi Pendidikan, ….., hal. 113
                [10] Ibid, hal. 122-123
                [11] George R. Terry, Prinsip-Prinsip Manajemen, Terj. J. Smith D.F.M. (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2006), hal. 192
                [12] Hasbullah, Otonomi Pendidikan, ….., hal.123-1125
                [13] Syarufuddin & Irwan Nasution, Manajemen Pembelajaran, (Jakarta : Quantum Teaching, 2005), hal. 4-5
                [14] Made Pidarta, Manajemen Pendidikan Indonesia,….. hal. 177-189.
                [15] Hasbullah, Otonomi Pendidikan,……hal. 89-92.
                [16] Made Pidarta, Manajemen Pendidikan Indonesia,….. hal.. 191-198
[17]http://www.sarjanaku.com/2011/01/makalah-manajemen-sekolah.html. (diakses tanggal 15 Oktober 2012).
[18] Syarufuddin & Irwan Nasution, Manajemen Pembelajaran,….hal.  10-11
                [19] Syarufuddin & Irwan Nasution, Manajemen Pembelajaran,…hal. 13-16
[20] Ibid, hal. 11-12

0 comments:

Post a Comment

sealkazzsoftware.blogspot.com resepkuekeringku.com