Friday, 3 October 2014

MAKALAH ETIKA POLITIK



BAB I
PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang
Pengamalan atau praktek Pancasila dalam berbagai kehidupan dewasa ini memang sudah sangat sulit untuk ditemukan. Tidak terkecuali dikalangan intelektual dan kaum elit politik bangsa Indonesia tercinta ini. Aspek kehidupan berpolitik, ekonomi, dan hukum serta hankam merupakan ranah kerjanya Pancasila di dunia Indonesia yang sudah menjadi dasar Negara dan membawa Negara ini merdeka hingga. Secara hukum Indonesia memang sudah merdeka selama itu, namun jika kita telaah secara individu (minoritas) hal itu belum terbukti. Masih banyak penyimpangan yang dilakukan para elit politik dalam berbagai pengambilan keputusan yang seharusnya menjungjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Keadilan bagi seluruh warga Negara Indonesia. Keadilan yang seharusnya mengacu pada Pancasila dan UUD 1945 yang mencita-citakan rakyat yang adil dan makmur sebagaimana mana termuat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 1 dan 2 hilanglah sudah ditelan kepentingan politik pribadi.
Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai sehingga merupakan suatu nilai sehingga merupakan sumber dari segala penjabaran norma baik norma hukum, norma moral maupun norma kenegaraan lainnya. Dalam Filsafat Pancasila terkandung didalamnya suatu pemikiran-pemikiran yang bersifat kritis, mendasar, rasional, sistematis dan komprehensif  (menyeluruh) dan sistem pemikiran ini merupakan suatu nilai. Oleh karena itu suatu pemikiran filsafat tidak secara langsung menyajikan noram-norma yang merupaka pedoman dalam tindakan atau suatu aspek praksis melainkan suatu nilai-nilai yang bersifat mendasar.
Sebagai suatu nilai, Pancasila merupakan dasar-dasar yang bersifat fundamental dan universal bagi manusia baik dalam hidup bermasyarakat, berbangasa dan bernegara. Adapun manakala nilai-nilai tersebut akan dijabarkan dalam kehidupan yang bersifat praksis atau kehidupan yang nyata dalam masyarakat bangsa, maupun negara mkaa nilai-nilai tersebut kemudian dijabarkan dalam suatu norma-norma yang jelas sehingga merupakan suatu norma pedoman. 

B.     Rumusan masalah
Rumusan masalah yang ada di makalah ini adalah
1.      Apa sajakah bidang dalam etika Poltik?
2.      Apa pengertian Etika Politik?
3.      Bagaimana Legitimasi Kekuasaan?
4.      Bagaimana legitimasi Moral Dalam Kekuasaan?

BAB II
PEMBAHASAN

A.    Bidang Etika Politik
Bidang etika politik mencakup dua aspek, yaitu:
1.      Bidang Etika Khusus : Etika individu, etika sosial, etika keluarga, etika profesi, dan etika pendidikan. Termasuk etika politik yang berkenaan dengan dimensi politis kehidupan manusia.
2.      Bidang Etika yang berkaitan dengan norma moral, yaitu norma untuk mengukur betul salahnya tindakan manusia sebagai manusia.
Dengan demikian etika politik mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia dan bukan hanya sebagai warga negara terhadap negara, hukum yang berlaku dan lain sebagainya.

B.     Pengertian Etika Politik
1.    Pengertian Etika
Pengertian etika sebagai suatu usaha,filsaat dibagi menjadi beberapa cabang menurut lingkungan bahasanya masing masin. Cabang cabang itu dibagi menjadi dua kelompok bahasan pokok yaitu filsafat teoritis dan filsafat praktis. Filsafat teoritis mempertanyakan dan berusaha mencari  jawabannya tentan g segala sesuatu,misalnya hakikat manusia,alam,hakikat realitas sebagai suatu keseluruhan,tentang pengetahuan,tentang apa yang kita ketahui dan filsafat teoritispun juga mempunyai maksud maksud dan berkaitan erat dengan hal hal yang bersifat praktis,karena pemahaman yang dicari menggerakkan kehidupannya.[1]
Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang dan bagaimana kita dan mangapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu,atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral.[2]
Etika berkaitan dengan masalah nilai karena etika pada pokoknya membicarakan masalah masalah yang berkatan dengan prediket nilai “susila” dan “tidak susila”,,”baik” dan “buruk”.
Etika Politik adalah filsafat moral tentang dimensi politis kehidupan manusia. Bidang pembahasan dan metode etika politik. Pertama etika politik ditempatkan ke dalam kerangka filsafat pada umumnya. Kedua dijelaskan apa yang dimaksud dengan dimensi politis manusia. Ketiga dipertanggungjawabkan cara dan metode pendekatan etika politik terhadap dimensi politis manusia itu. sejak abad ke-17 filsafat mengembangkan pokok-pokok etika politik seperti:
1.      Perpisahan antara kekuasaan gereja dan kekuasaan Negara      
2.      Kebebasan berpikir dan beragama (Locke)
3.      Pembagian kekuasaan (Locke, Montesquie)
4.      Kedaulatan rakyat (Rousseau)
5.      Negara hokum demokratis/republican (Kant)
6.      Hak-hak asasi manusia (Locke, dsb)
7.      Keadilan sosial

2.    Pengertian Politik
Pengertian ‘politik’ berasal dari kosakata ‘politics’, yang memiliki makna bermacam – macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau ‘ negara’, yang menyangkut proses penentuan tujuan – tujuan dari sistem itu dan diikuti dengan pelaksanaan tujuan itu. Berdasarkan pengertian – pengertian pokok tentang politik maka secara operasional bidang politik menyangkut konsep – konsep pokok yang berkaitan dengan negara ( state), kekuasaan ( power), pengambilan keputusan ( decision making), kebijaksanaan ( policy), pembagian ( distribution), serta alokasi ( allocation).
Pengertian politik secara sempit, yaitu bidang politik lebih banyak berkaitan dengan para pelaksana pemerintahan negara, lembaga – lembaga tinggi negara, kalangan aktivis politik serta para pejabat serta birokrat dalam pelaksanaan dan penyelengaraan negara. Pengertian politik yang lebih luas, yaitu menyangkut seluruh unsur yang membentuk suatu persekutuan hidup yang disebut masyarakat negara.
3.    Pengertian Etika Politik
Etika, atau filsafat moral mempunyai tujuan menerangkan kebaikan dan kejahatan. Etika politik yang demikian, memiliki tujuan menjelaskan mana tingkah laku politik yang baik dan mana yang jelek. Apa standar baik? Apakah menurut agama tertentu? Tidak! Standar baik dalam konteks politik adalah bagaimana politik diarahkan untuk memajukan kepentingan umum. Jadi kalau politik sudah mengarah pada kepentingan pribadi dan golongan tertentu, itu etika politik yang buruk. Sayangnya, itulah yang terjadi di negeri ini.Etika politik bangsa Indonesia dibangun melalui karakteristik masyarakat yang erdasarkan Pancasila sehingga amat diperlukan untuk menampung tindakan-tindakan yang tidak diatur dalam aturan secara legal formal. Karena itu,  etika politik lebih bersifat konvensi dan berupa aturan-aturan moral. Akibat luasnya cakupan etika politik itulah maka seringkali keberadaannya bersifat sangat longgar, dan mudah diabaikan tanpa rasa malu dan bersalah. Ditunjang dengan alam kompetisi untuk meraih jabatan (kekuasaan) dan akses ekonomis (uang) yang begitu kuat, rasa malu dan merasa bersalah bisa dengan mudah diabaikan.
Akibatnya ada dua hal: (a) pudarnya nilai-nilai etis yang sudah ada, dan (b) tidak berkembangnya nilai-nilai tersebut sesuai dengan moralitas publik. Untuk memaafkan fenomena tersebut lalu berkembang menjadi budaya permisif, semua serba boleh, bukan saja karena aturan yang hampa atau belum dibuat, melainkan juga disebut serba boleh, karena untuk membuka seluas-luasnya upaya mencapai kekuasaan (dan uang) dengan mudah.
Tanpa disadari, nilai etis politik bangsa Indonesia cenderung mengarah pada kompetisi yang mengabaikan moral. Buktinya, semua harga jabatan politik setara dengan sejumlah uang. Semua jabatan memiliki harga yang harus dibayar si pejabat. Itulah mengapa para pengkritik dan budayawan secara prihatin menyatakan arah etika dalam bidang politik (dan bidang lainnya) sedang berlarian tunggang-langgang (meminjam Giddens, “run away”) menuju ke arah “jual-beli” menggunakan uang maupun sesuatu yang bisa dihargai dengan uang.
Namun demikian, perlu dibedakan antara etika politik dengan moralitas politisi. Moralitas politisi menyangkut mutu moral negarawan dan politisi secara pribadi (dan memang sangat diandaikan), misalnya apakah ia korup atau tidak (di sini tidak dibahas). Etika politik menjawab dua pertanyaan:
Bagaimana seharusnya bentuk lembaga-lembaga kenegaraan seperti hokum dan Negara (misalnya: bentuk Negara seharusnya demokratis); jadi etika politik adalah etika institusi.
Apa yang seharusnya menjadi tujuan/sasaran segala kebijakan politik, jadi apa yang harus mau dicapai baik oleh badan legislatif maupun eksekutif.
Etika politik adalah perkembangan filsafat di zaman pasca tradisional. Dalam tulisan para filosof politik klasik: Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas, Marsilius dari Padua, Ibnu Khaldun, kita menemukan pelbagai unsur etika politik, tetapi tidak secara sistematik. Dua pertanyaan etika politik di atas baru bisa muncul di ambang zaman modern, dalam rangka pemikiran zaman pencerahan, karena pencerahan tidak lagi menerima tradisi/otoritas/agama, melainkan menentukan sendiri bentuk kenegaraan menurut ratio/nalar, secara etis. Karena itu, sejak abad ke-17 filsafat mengembangkan pokok-pokok etika politik seperti:
a.       Perpisahan antara kekuasaan gereja dan kekuasaan Negara (John Locke)
b.      Kebebasan berpikir dan beragama (Locke)
c.       Pembagian kekuasaan (Locke, Montesquie)
d.      Kedaulatan rakyat (Rousseau)
e.       Negara hokum demokratis/republican (Kant)
f.        Hak-hak asasi manusia (Locke, dsb)
g.       Keadilan sosial

C. Legitimasi Kekuasaan
1. Teori Legitimasi Kekuasaan
Negara adalah suatu organisasi kekuasaan dan organisasi itu merupakan tatakerja daripada alat-alat perlengkapan negara yang merupakan suatu keutuhan, tatakerja mana melukiskan hubungan serta pembagian tugas dan kewajiban antara masing-masing alat perlengkapan negara itu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Suatu negara pasti dipimpim oleh pemegang kekuasaan. Dan berikut ini adalah beberapa teori tentang bagaimana kekuasaan itu didapat.
a.        Teori Teokrasi
Teori ini menyatakan bahwa asal atau sumber daripada kekuasaan itu sendiriadalah dari Tuhan.
b.      Teori Hukum Alam
Teori ini menyatakan bahwa kekuasaan itu berasal dari rakyat. Huku inimengatakan bahwa kekuasaan itu berasal dari rakyat dan asal kekuasaan yang ada pada rakyat ini tidak lagi dianggap dari Tuhan, melainkan dari alam kodrat.Kemudian kekuasaan yang ada pada rakyat ini diserahkan kepada seseorang yang disebut raja, untuk menyelanggarakan kepentingan masyarakat.
·         Rousseau
Rousseau mengatakan bahwa kekuasaan itu ada pada masyarakat,kemudian dengan melalui perjanjian masyarakat, kekuasaan itu diserahkan kepada raja.
·         Thomas Hobbes
Thomas Hobbes mengatakan bahwa kekuasaan itu dari masing-masing orang secara langsung diserahkan kepada raja dengan melalui perjanjian masyarakat. Jadi sifat penyerahan kekuasaan dari orang-orang tersebut kepada raja, atau perjanjian masyarakatnya, bersifat langsung.
2.      Tentang pemegang kekuasaan (kekuasaan tertinggi atau kedaulatan).
Kedaulatan itu artinya adalah kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara. Dalam Undang-undang Dasar Negara, dikatakan bahwa kedaulatan itu adalah kekuasaan yang tertinggi. Tetapi kekuasaan yang tertinggi yang terkandung dalam Undang-undang Dasar Negara untuk apa dan bagaimana sifatnya.
Salah seorang sarjana dari Perancis yang hidup pada abad ke-XVI yang bernama Jean Bodin mengatakan bahwa kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum suatu negara, yang sifatnya : tunggal, asli, abadi, dan tidak dapat dibagi-bagi. Tetapi perumusan, atau tegasnya definisi kedaulatan dari Jean Bodin ini untuk masa sekarang tidak dapat dilaksanakan secara konsekuen, sebab pada waktu itu ia hanya meninjau souvereiniteit dalam hubungannya dengan masyarakat didalam negeri itu saja. Jadi perumusannya itu bersifat intern. Hal ini terjadi karena pada waktu itu hubungan antar negara belum intensif seperti sekarang ini. Yang sudah barang tentu untuk dewasa ini, dimana hubungan antar negara yang satu dengan yang lainnya itu sudah sebegitu luas, mau tidak mau suatu negara itu mesti terkena pengaruh dari hubungan antar negara-negara tersebut.
Sebagai akibat daripada hal tersebut maka orang mengenal :
1. Interne Souvereiniteit (kedaulatan kedalam)
2.Externe Souvereiniteit (kedaulatan keluar)
Menurut Jean Bodin, interne soubereiniteit itu yang memiliki adalah negara. Tetapi perlu diingat bahwa Jean Bodin itu tidak secara tegas membedakan antara pengertian negara dengan pengertian pemerintah.
Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi. Sedangkan kekuasaan itu sendiri mempunyai arti sebagai kemampuan dari seseorang atau golongan orang untuk mengubah berbagai-bagai tabiat atau sikap, dalam suatu kebiasaan, menurut keinginannya, dan untuk mencegah perubahan-perubahan tabiat atau sikap yang tidak menjadi keinginannya dalam suatu kebiasaan.
Berikut ini adalah beberapa teori kedaulatan.
        Teori Kedaulatan Tuhan
Teori ini mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi itu ada pada tuhan.Teori ini berkembang pada jaman abad pertengahan, yaitu antara abad ke-V sampai abad ke-XV. Didalam perkembangannya teori ini sangat erat hubungannya dengan perkembangan agama baru yang timbul pada saat itu,yaitu agama Kristen, yang kemudian diorganisir dalam suatu organisasi keagamaan, yaitu gereja yang dikepalai oleh seorang Paus.
Sehingga pada jaman tersebut terdapat dua organisasi kekuasaan, yaitu organisasi kekuasaan negara yang diperintah oleh seorang raja, dan organisasi kekuasaan gereja yang dikepalai oleh seorang Paus, karena pada waktu itu organisasi gereja tersebut mempunyai alat-alat perlengkapan yang hampir sama dengan perlengkapan-perlengkapan negara..
Menurut Marsilius raja itu adalah wakil daripada Tuhan untuk melaksanakan kedaulatan atau memegang kedaulatan di dunia. Akibat dari ajaran Marsilius ini sangat terasa di abad-abad berikutnya. Karena raja-raja merasa berkuasa untuk berbuat apa saja yang menurut kehendaknya, dengan alasan bahwa perbuatannya itu adalah sudah menjadi kehendak Tuhan. Raja tidak merasa bertanggung jawab kepada siapapun kecuali kepada Tuhan.Bahkan raja merasa berkuasa menetapkan kepercayaan atau agama yang harus dianut oleh rakyatnya atau warga negaranya. Keadaan ini semakin memuncak  pada jaman renaissance yang semula orang mengatakan bahwa hukum yang harus ditaati itu adalah hukum Tuhan, sekarang mereka berpendapat bahwa hukum negaralah yang harus ditaati, dan negaralah satu-satunya yang berwenang menentukan hukum. Dengan demikian timbul ajaran baru tentang kedaulatan.
        Teori Kedaulatan Negara
Teori kedaulatan negara mengatakan bahwa negaralah yang menciptakan hukum, jadi segala sesuatu harus tunduk kepada negara. Negara disini dianggap sebagai suatu keutuhan yang menciptakan peraturan-peraturan hukum, jadi adanya hukum itu karena adanya negara, dan tiada satupun hukum yang berlaku jika tidak dikehendaki oleh negara.
Perlu diperhatikan bahwa hakekatnya teori kedaulatan negara itu atau Staat-Souvereiniteit, hanya mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi itu adapada negara, entah kekuasaan itu sifatnya absolut, entah sifatnya terbatas, danini harus dibedakan dengan pengertian ajaran Staats-Absolutisme. Karena dalam ajaran Staats-Souvereiniteit itu ada pada prinsipnya hanya dikatakan bahwa kekuasaan tertinggi itu ada pada negara, kekuasaan tertinggi inimungkin bersifat absolut, jadi berarti tidak mungkin bersifat terbatas, dalamarti bahwa negara itu kekuasaannya meliputi segala segi kehidupan masyarakat, sehingga mengakibatkan para warga negara itu tidak lagimempunyai kepribadian.
Menurut Georg Jellinek, hukum itu merupakan penjelmaan daripada kehendak atau kemauan negara. Jadi negaralah yang menciptakan hukum,maka negara dianggap satu-satunya sumber hukum, dan negaralah yang memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan. Di luar negara tidak ada satu orangpun yang berwenang menetapkan hukum. Dalam hal ini berarti bahwa adat kebiasaan, yaitu hukum yang tidak tertulis, yang bukan dikeluarkan atau dibuat oleh negara, tetapi yang nyata-nyata berlaku di dalam masyarakat, tidak merupakan hukum. Dan memang demikian juga kalau menurut Jean Bodin:sedangkan kalau menurut Jellinek adat kebiasaan itu dapat menjadi hukum,apabila itu sudah ditetapkan oleh negara sebagai hukum.
Menurut Krabbe diatas negara masih ada barang sesuatu souvereiniteit, yang berdaulat yaitu kesadaran hukum. Jadi yang berdaulat bukanlah negara, tetapi hukumlah yang berdaulat. Maka dengan demikian timbullah ajaran baru lagi tentang kedaulatan, yaitu teori kedaulatan hukum.
        Teori Kedaulatan Hukum
Menurut teori kedaulatan hukum atau Rechts-Soubereiniteit tersebut yang memiliki bahkan yang merupakan kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara itu adalah hukum itu sendiri. Karena baik raja atau penguasa maupun rakyat atau warga negara, bahkan negara itu sendiri semuanya tunduk kepada hukum. Semua sikap, tingkah laku dan perbuatannya harus sesuai atau menurut aturan hukum. Jadi menurut Krabbe yang berdaulat itu adalah hukum.
Menurut Krabbe yang menjadi sumber hukum itu adalah rasa hukum yang terdapat di dalam masyarakat itu sendiri. Rasa hukum ini dalam bentuknya yang masih sederhana, jadi yang masih bersifat primitif atau yang tingkatannya masih rendah disebut instink hukum. Sedang dalam bentuknya yang lebih luas atau dalam tingkatnya yang lebih tinggi disebut kesadaran hukum. Jadi menurut Krabbe hukum itu tidaklah timbul dari kehendak negara, dan dia memberikan kepada hukum suatu kepribadian tersendiri. Dan hukum itu berlaku terlepas daripada kehendak negara. Dengan demikian menurut Krabbe hukum itu adalah merupakan penjelmaan daripada salah satu bagian dari perasaan manusia. Terhadap banyak hal manusia itu mengeluarkan perasaannya, sehingga orang dapat membedakan adanya bermacam-macam norma, dan norma-norma itu sebetulnya terlepas dari kehendak kita, oleh karena itu kita lalu mau tidak mau tentu mengeluarkan reaksi, untuk menetapkan mana yang baik, mana yang adil, dan sebagainya.
        Teori Kedaulatan Rakyat
Ajaran dari kaum monarkomen tersebut di atas, khusunya ajaran dari Johannes Althusius, diteruskan oleh para sarjana dari hukum alam yang mencapai kesimpulan baru yaitu bahwa semula individu individu itu membentuk masyarakat, dan kepada masyarakat inilah para individu inilah menyerahkan kekuasaannya.
Selanjutnya masyarakat inilah yang menyerahkan kekuasaannya kepada raja. Sehingga sesungguhnya raja mendapatkan kekuasaan dari individu tersebut. Akan tetapi timbul persoalan baru yang mempermasalahkan dari mana individu mendapatkan kekuasaannya itu. Lalu para sarjana pun memberikan jawaban bahwa individu individu tersebut mendapatkan kekuasaan dari hukum alam. Jadi apabila disimpulkan raja mendapatkan kekuasaan dari rakyat, maka rakyat mendapatkan kekuasaan tertinggi, sehingga yang berdaulat adalah rakyat. Dari kesimpulan ini timbul ide baru tentang paham kedaulatan yaitu kedaulatan rakyat yang dipelopori oleh J.J. Rousseau. Adapun hal yang perlu diingat dari ajaran ini bahwa yang dimaksud dengan rakyat bukanlah penjumlahan dari individu individu dalam negara itu, melainkan adalah kesatuan yang dibentuk individu individu itu yang mempunyai kehendak, dan kehendak itu diperoleh melalui perjanjian masyarakat. Rousseau menyebut kehendak tadi sebagai kehendak umum atau folonte generale. Selain itu yang perlu diingat bahwa yang dimaksud oleh Rousseau dengan kedaulatan rakyat itu adalah cara atau sistem yang bagaimana pemecahan suatu soal memenuhi kehendak umum.
Teori kedaulatan rakyat ini sendiri juga diikuti oleh Emmanuel Kant yaitu yang mengatakan tujuan negara itu adalah untuk menegakan hukum dan menjamin kebebasan daripada warga negaranya. Dalam melaksanakan teori kedaulatan rakyat kita harus bisa membedakan organisasi itu sendiri dalam hal ini negara dengan alat alat yang menjalan organisasi itu. Hal ini penting sekali sebab jatuhnya orang menjalankan organisasi itu belum tentu mengakibatkan menjatuhkan organisasinya. Tetapi jatuhnya organisasi itu sendiri selalu membawa akibat jatuhnya badan badan yang menjalankan organiasasi itu. Jadi sebenarnya persoalan legitimasi kekuasaan sangat erat hubungannya dengan tujuan negara.
Sebab kita dapat mengakui sah atau tidaknya kekuasaan tergantung oleh tujuan yang direncanakan oleh pemerintah. Adapun pemerintah disini meliputi seluruh badan kenegaraan yang ada dalam negara.
3.      Bentuk-bentuk Legitimasi
Pendobrakan legitimasi kekuasaan religius melahirkan etika politik.Ada dua perkembangan dalam pengertian manusia yang secara terpisah. Yang pertama, kesadaran bahwa hanya ada satu Allah dan segala dimensi yang lain adalah ciptaan belaka. Yang kedua, lahir bersama dengan filsafat paham modern di Yunani. Kenegaraan merupakan sesuatu yang biasa bagi mereka dan kekuasaan nampak sebagaimana adanya. Dua perkembangan penduniawian bidang kekuasaan politik itu secara mendalam mempengaruhi dua lingkungan budaya dan agama besar di dunia ini. Pertama di dunia Kristen dan kedua didunia Islam.
        Paham Umum Legitimasi
Menurut Max Weber “kekuasaan adalah kemampuan untul, dalam suatu hubungan sosial, melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawaanan, dan apa pun dasar kemampuan ini”. Setiap kekuasaan Negara memiliki otoritas dan wewenang. Otoritas adalah kekuasaan yang dilembagakan, yaitu kekuasaan yang tidak hanya de facto menguasai, melainkan juga berhak untuk menuntut ketaatan, jadi berhak untuk memberikan perintah. Wewenang memiliki keabsahan apabila sesuai dengannorma-norma yang ada.
        Obyek Legitimasi
Ada dua pertanyaan legitimasi
1. Legitimasi materi wewenang
Mempertanyakan wewenang dari segi fungsi. Wewenang tertinggi dalam dimensi politis kehidupan manusia menjelma dalam dua lembaga yang sekaligus merupakan dua dimensi hakiki kekuasaan politik. Dalam hukum sebagai lembaga penataan masyarakat yang normatif, dan dalam kekuasaan negara sebagai lembaga penataan efektif.
2. Legitimasi subyek kekuasaan
Mempertanyakan apa yang menjadi dasar wewenang seseorang. Ada 3 macam legitimasi subyek kekuasaan, yaitu legitimasi religius, legitimasi eliter, legitimasi demokratis.
        Legitimasi religius
Mendasarkan hak untuk memerintah pada faktor-faktor yang di duniawi. Ada dua paham legitimasi religius, yaitu penguasa dipandang sebagai manusia yang memiliki kekuatan-kekuatan di duniawi dan wewenang penguasa pada penetapan oleh Allah. Perbedaan antara dua paham tersebut ialah bahwa paham gaib tidak memungkinkan tuntutan legitimasi moral, sedangkan paham penetapan oleh Allah Yang Esa malah mempertajam tuntutan itu.        
        Legitimasi eliter 
Mendasarkan hak untuk memerintah pada kecakapan khusus suatu golongan untuk memerintah. Untuk memerintah rakyat dibutuhkan kualifikasi khusus. Kita dapat membedakan antara sekurang-kurangnya empat macam legitimasi eliter.
Yang tertua adalah legitimasi arsitokratis (suatu golongan dianggap lebih unggul dari masyarakat lain dalam kemampuan memimpin), legitimasi pragmatis (golongan yang de facto menganggap diri paling cocok untuk memegang kekuasaan dan sanggup untuk merebut serta untuk menangani), legitimasi ideologis (mengandaikan ada suatu ideology yang mengikat seluruh masyarakat), legitimasi teknokratis ( di zaman yang modern ini hanya mereka yang bertanggung jawabyang dapat menjalankan pemerintahan)

        Legitimasi demokratis
Berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat, yang akan merupakan salah satu pokok pembahasan dalam buku ini.
4.      Kriteria Legitimasi
Pada prinsipnya ada 3 kemungkinan kriteria legitimasi, yaitu :
a.         Legitimasi Sosiologis
Legitimasi sosiologis yaitu mempertanyakan mekanisme motivatif mana yang nyata-nyata membuat masyarakat mau menerima wewenang penguasa. Sejauh sosiologis membatasi diri pada penggambaran fungsi-fungsi yang terdapat dalam masyarakat, sosiologis mengajukan pertanyaan apakah, dan karena motivasi manakah, suatu tatanan kenegaraan diterima dan disetujui olehmasyarakat.
Max Weber merumuskan tiga motivasi penerimaan kekuasaan klasik :
o       Legitimasi Tradisional
Adalah keyakinan masyarakat tradisional, bahwa pihak yangmenurut tradisi lama memegang pemerintahan memang berhak untuk berkuasa (ex : bangsawan atau keluarga raja)
o       Legitimasi Karismatik 
Adalah rasa hormat, kagum atau cinta masyarakat kepada seorang pribadi sehingga dengan sendirinya bersedia untuk taat kepadanya (ex : seseorang yang dianggap memiliki kesaktian)
o       Legitimasi Rasional-Legal
Adalah kepercayaan pada tatanan hokum rasional yang melandasi  kedudukan seorang  pemimpin
b. Legalitas
Kata legal berarti sesuai dengan hukum. Legalitas adalah kesesuaian dengan hukum yang berlaku. Legalitas adalah salah satu kemungkinan bagi keabsahan wewenang dan menuntut agar wewenang dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku. Adalah cukup jelas bahwa legalitas tidak mungkin merupakan tolak ukur paling fundamental bagi keabsahan wewenang politis, karena legalitas hanya dapat memperbandingkan suatu tindakan dengan hukum yang berlaku, maka selalu sudah diandaikan keabsahan hukum.
Pendasaran wewenang politik pada legalitas akhirnya merupakan regressus ad infinitum (mundur tanpa akhir) karena hukum positif yang mendasari legalitas selalu harus berdasarkan suatu hukum positif lagi. Dengan kata lain, legitimasi paling fundamental tidak dapat didasarkan pada penetapan hukum positif.
c.  Legitimasi Etis
Mempersoalkan keabsahan wewenang    kekuasaan politik dari segi norma-norma moral. Setiap tindakan negara (eksekutif atau legislatif)dapat harus dipertanyakan dari segi norma-norma moral. Legitimasietis yang menjadi pokok bahasan etika politik tidak menyangkut masing-masing kebijaksanaan dari kekuasaan politik, melainkan dasar kekuatan politis itu sendiri.
D.Legitimasi Moral Dalam Kekuasaan
Legitimasi etis mempersoalkan keabsahan kekuasaan politik dari segi normanorma moral. Legitimasi ini muncul dalam konteks bahwa setiap tindakan Negara baik legislatif maupun eksekutif dapat dipertanyakan dari segi norma-norma moral. Tujuannya adalah agar kekuasaan itu mengarahkan kekuasaan kepamakaian kebijakan dan cara-cara yang semakin sesuai dengan tuntutantuntutan kemanusiaan yang adil dan beradab. Moralitas kekuasaan lebih banyak ditentukan oleh nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat. Apabila masyarakatnya adalah masyarakat yang religius, maka ukuran apakah penguasa itu memiliki etika politik atau tidak tidak lepas dari moral agama yang dianut oleh masyarakatnya.








[1] Kaelan M.s, pendidikan pancasila,(Yogyakarta: Paradigma Offset 2004), hlm.86
[2] Ibid.

0 comments:

Post a Comment

sealkazzsoftware.blogspot.com resepkuekeringku.com